Informasi Dikecualikan

INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN

Daftar Informasi Publik Dikecualikan
No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info Dibuka	Akibat Info Ditutup
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1.	Data pribadi penduduk	- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59	Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi	Selama Berlaku
		- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf h dan j
2.	Data kepegawaian perorangan PNS lengkap	- UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang	Selama Berlaku
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j
3.	Arsip data perorangan PNS	- UU No. 9 Th 1974 jo. UU No. 43 Th 1989 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang	Selama Berlaku
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j

4.	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama Berlaku
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j
5.	Lokasi Server	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama Berlaku
		- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j
6.	Internet Protocol/ IP Address Private	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama Berlaku
		- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j
7.	Surat rahasia	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Selama Berlaku
		- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
8.	Bandwidth Management	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama Berlaku
		- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j
9.	Sistem Keamanan Informasi	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian	Selama Berlaku
		- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b, I dan j

10.	Surat pengaduan masyarakat	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;	- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Selama Berlaku
		- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf a dan j	- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	- Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

11.	Disposisi surat pimpinan	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama Berlaku
		- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j
12.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Perpres RI No 54 Th 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Selama Berlaku
		- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j
13.	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Selama Berlaku
		- Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j